Trubunkalimantan.com||TANAH BUMBU – Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Tanah Bumbu menggelar diskusi publik untuk menyampaikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Acara yang berlangsung di Kapet pada Selasa (9/1/2024) ini menandai fase kebangkitan pembangunan di Tanah Bumbu untuk periode kedua.
Parman, yang mewakili pimpinan DPRD, menjelaskan bahwa RPJPD ini akan menjadi kebijakan strategis yang melibatkan pemerintah daerah serta eksekutif dan legislatif. “Kami melihat RPJPD ini sebagai momentum luar biasa, terutama setelah Tanah Bumbu merdeka dari Kabupaten Kotabaru,” ujarnya.
Penjelasan Parman mengungkapkan bahwa periode 2005-2025, yang mencakup RPJPD pertama, menghadapi tantangan signifikan. Pasalnya, Tanah Bumbu baru mendapatkan DPRD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2005. Oleh karena itu, RPJPD 2025-2045 dianggap sebagai evaluasi kritis untuk memastikan Tanah Bumbu bergerak maju.
Diskusi publik ini juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk berkontribusi. Bappedalitbang mengajak masyarakat untuk memberikan masukan agar RPJPD benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Selain itu, ada harapan kuat agar seluruh SKPD dan stakeholder dapat memasukkan program-program unggulan dalam rencana kerja dan strategi masing-masing.
Dalam konteks APBD, pentingnya alokasi dana yang tepat juga menjadi sorotan. Menurut sumber, APBD yang optimal dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi prioritas daerah yang selama ini kurang terfokus.
Namun, diskusi juga mengungkapkan beberapa tantangan, terutama dalam menentukan keseimbangan antara RPJMD dan visi misi Bupati terpilih. Hal ini menjadi perdebatan di antara peserta diskusi yang berjumlah lebih dari 400 orang, termasuk Bupati Tanah Bumbu, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, serta tokoh masyarakat dan akademisi dari Pemprov Kalimantan Selatan.
Dengan demikian, RPJPD 2025-2045 diharapkan menjadi fondasi kuat bagi Tanah Bumbu untuk melanjutkan pembangunannya ke era yang lebih cerah dan inklusif.(Fatli)
